Langsung ke isi
Selasa, 10 November 2026 · Sela TerkiniPedoman · Koreksi
Berita penting, ringkas, dan berguna Baca 60 detik
Politik

Gibran Ajukan Mundur sebagai Wapres: 5 Hal yang Perlu Kamu Tahu, Cek Dulu!

Prasetyo Hadi saat dilantik sebagai Menteri Sekretaris Negara pada 2024
Foto: Kementerian Sekretariat Negara RI / Wikimedia Commons (domain publik)
Intinya dulu

Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, menurut Mensesneg Prasetyo Hadi. Kabar bahwa Presiden menolaknya dibantah Istana. Keputusan akhir belum diumumkan.

Ceritanya

JAKARTA – Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya dikonfirmasi Istana pada Selasa (10/11/2026). Biar tidak salah tangkap, ini rangkuman fakta yang sudah dikonfirmasi dan yang belum.

Kabar dari Istana, 10 November 2026

Pertemuan
Selasa pagi, kurang lebih 2,5 jam
Disampaikan oleh
Mensesneg Prasetyo Hadi
Konteks
Dinamika keputusan di MK dan MA
Status
Niat mundur; keputusan akhir belum diumumkan
Sumber: bahan tim, CNBC Indonesia, ANTARA

1. Siapa yang mengumumkan?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

2. Kapan Gibran dan Prabowo bertemu?

Prasetyo membenarkan kabar yang beredar bahwa Gibran dan Prabowo bertemu pada Selasa pagi. Ia menyebut pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.

3. Kenapa Gibran ingin mundur?

Menurut Prasetyo, dalam pembicaraan itu Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri karena menghadapi dinamika yang berkembang terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

ANTARA melaporkan, Prasetyo menyebut Presiden banyak memberikan saran-saran dalam pertemuan itu. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang ia miliki melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran Rakabuming Raka saat menjabat Wali Kota Surakarta
Gibran Rakabuming Raka saat menjabat Wali Kota Surakarta periode 2021–2024. Foto arsip. Foto: Pemerintah Kota Surakarta / Wikimedia Commons (domain publik)

4. Benarkah Presiden menolak?

Tidak. “Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.

5. Kalau kursi wapres kosong, lalu apa?

MPR wajib bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Bila kursi wapres kosong

Batas waktu
60 hari
Yang memilih
MPR
Calon
2 nama usulan Presiden
Dasar
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945

Cek Dulu!

Judul-judul berita menyebut Gibran “ajukan pengunduran diri”. Dalam kutipan yang disampaikan, Prasetyo memakai istilah “niatan untuk mengundurkan diri”.

Hingga artikel ini disusun, belum ada pengumuman resmi apakah Presiden menerima pengunduran diri tersebut, apakah surat pengunduran diri telah diserahkan secara formal, dan kapan keputusan akhir diambil. Belum ada pula pernyataan langsung dari Gibran maupun Prabowo yang dikutip media. Selama belum ada kekosongan jabatan yang ditetapkan, mekanisme pengisian di MPR juga belum berlaku.

Jadi, bila beredar unggahan yang menyebut Gibran sudah resmi berhenti atau sudah ada nama pengganti, tunggu pengumuman resmi dari Istana atau MPR.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari bahan tim redaksi dan keterangan pers Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia, ANTARA, CNN Indonesia, Katadata, dan Suara.com, ditambah teks UUD 1945 dari JDIH Kementerian Keuangan. Redaksi tidak menghadiri konferensi pers dan tidak mewawancarai Gibran maupun Prabowo. Media yang dirujuk berbeda dalam menyebut lokasi pertemuan pagi itu, sehingga lokasinya tidak ditulis di artikel ini. Isi lengkap putusan MK dan MA yang disebut Prasetyo tidak diuraikan karena belum dicek dari dokumen resmi.

Semua foto adalah foto arsip berlisensi bebas atau domain publik dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi peristiwa 10 November 2026.

Transparansi artikel

Jejak sumber

Artikel ini merupakan kompilasi bahan dari tim dan sumber terbuka, bukan liputan langsung atau wawancara redaksi di Istana.

Panel ini tidak menyatakan bahwa sumber telah diperiksa ulang setelah artikel terbit. Baca pedoman editorial dan koreksi.

Sumber: CNBC Indonesia, ANTARA, CNN Indonesia, Katadata, JDIH Kementerian Keuangan.

Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.