Cuti Bersama Tak Lagi Potong Cuti Tahunan? Cek Dulu Bunyi Pasal 118 UU Baru

Ceritanya

JAKARTA – Kabar bahwa cuti bersama tidak lagi memotong jatah cuti tahunan ramai dibagikan sejak akhir pekan lalu. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal itu.

Sela Kabar mengecek bunyi pasalnya dan membandingkannya dengan aturan sebelumnya. Hasilnya: kabar itu benar, tetapi ada beberapa catatan penting yang jarang ikut dibagikan.

1. Apa bunyi aturannya?

Pasal 118 ayat (6) menyatakan, bila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat, “pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh”. Bunyi ini dikutip sama oleh detikNews, detikFinance, CNN Indonesia, dan Katadata.

Ayat (5) pasal yang sama menetapkan cuti tahunan “paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja” setelah pekerja bekerja 12 bulan terus-menerus. Ayat (3) menegaskan waktu istirahat dan cuti tidak mengurangi hak atas upah.

2. Apa bedanya dengan aturan lama?

Selama ini, potongan cuti tahunan karena cuti bersama berasal dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. SKB untuk 2026, yang ditetapkan 19 September 2025, menyebut pelaksanaan cuti bersama “mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja”, menurut dokumen yang dimuat Setneg.

Kini aturan di tingkat undang-undang menyatakan sebaliknya. UU 27/2026 juga mencabut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan sebagian ketentuan UU Cipta Kerja.

Cek Dulu!

Klaim: semua perusahaan wajib meliburkan pekerja saat cuti bersama. Tidak tepat. Ayat (6) berbunyi “dalam hal perusahaan menerapkan” cuti bersama. Artinya, perusahaan swasta tetap boleh tidak meliburkan pekerja. Yang diatur adalah: bila diliburkan, jatah cuti tahunan tidak boleh dipotong.

Klaim: pengusaha yang tetap memotong cuti langsung bisa dipidana. Belum jelas. Pasal 282 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda bagi pemberi kerja yang tidak memberikan istirahat dan cuti sesuai Pasal 118 ayat (1), (2), atau (5). Teks pasal itu tidak menyebut ayat (6) secara tegas.

Klaim: aturan ini otomatis berlaku untuk ASN. Belum ada dasar tegas. Teks UU yang dibaca redaksi tidak menyebut aparatur sipil negara secara eksplisit.

3. Bagaimana dengan cuti bersama 24 Desember?

Menurut SKB 2026, cuti bersama yang tersisa tahun ini tinggal satu, yaitu Kamis, 24 Desember 2026, untuk Natal. Diktum SKB itu masih menyebut cuti bersama memotong cuti tahunan, sedangkan UU yang lebih tinggi kini menyatakan tidak. Sampai artikel ini disusun, belum ditemukan SKB revisi atau surat edaran Kemnaker yang menjelaskan hal ini.

4. Apa kata pemerintah?

Redaksi belum menemukan pernyataan pejabat yang khusus membahas pasal cuti bersama. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berbicara tentang UU ini secara umum. “Melalui UU ini, kami ingin memastikan perlindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja,” katanya, seperti dikutip Fortune IDN.

Yang belum diketahui

Peraturan pelaksana UU ini belum terbit. Pasal 312 memberi waktu paling lama satu tahun sejak diundangkan, atau sekitar 28 Oktober 2027. Sampai saat itu, aturan turunan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru, menurut Pasal 310.

Bagi pekerja, langkah paling aman adalah mengecek perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, karena ayat (7) menyerahkan pelaksanaan cuti tahunan ke dokumen tersebut.

Metode dan foto arsip

Metode: bunyi pasal dicek dari teks UU 27/2026 yang dimuat DDTC dan dicocokkan dengan liputan detikNews, detikFinance, CNN Indonesia, Katadata, dan Fortune IDN. SKB 2026 dirujuk dari laman Setneg. Dokumen resmi di JDIH Kemnaker belum dapat diakses redaksi.

Foto dalam artikel ini adalah foto arsip berlisensi bebas atau domain publik dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi peristiwa terbaru kecuali disebutkan lain pada keterangan foto.