QRIS dan Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai November? Cek Dulu Faktanya

Ceritanya

JAKARTA – Pesan berantai soal pajak digital yang disebut berlaku mulai 9 November 2026 ramai beredar dan masih dicari warganet hingga Selasa (10/11/2026). Isinya bikin cemas: transfer antarbank, pembayaran QRIS, hingga isi saldo dompet digital disebut bakal dipotong pajak.

Pemerintah sudah meluruskan kabar itu sejak pekan lalu. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara membantahnya. “Saya ingin menegaskan di sini, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer,” kata Suahasil, seperti dikutip Katadata.

Cek Dulu! Klaim dan faktanya

Klaim: mulai 9 November 2026 setiap transfer bank dan dompet digital kena pajak. Fakta: keliru. Suahasil menjelaskan tanggal tersebut terkait implementasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN). “Bahwa yang dimaksud adalah implementasi atas sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri SPP-TDLN,” ujarnya, dikutip Katadata.

Menurut Kontan, aturan SPP-TDLN tertuang dalam PMK Nomor 49 Tahun 2026, dengan enam lembaga sebagai pemungut PPN, yakni lima bank penerbit kartu dan satu perusahaan teknologi finansial. Kontan juga mencatat isu ini mencuat setelah Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo disebut menyampaikan bahwa pemungutan pajak digital berlaku mulai 9 November.

Lalu apa yang sebenarnya kena PPN?

PPN atas layanan transfer dan dompet digital bukan aturan baru. Ketentuannya sudah ada sejak PMK Nomor 69 Tahun 2022 tentang PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial. Yang dikenai pajak adalah imbalan jasa, misalnya biaya layanan, bukan uang yang Anda kirim. “PPN dikenakan atas imbalan jasa yang memenuhi ketentuan, bukan atas nominal uang yang ditransfer,” kata Suahasil, dikutip Kontan.

Contoh sederhananya: jika Anda mengirim Rp1 juta, uang Rp1 juta itu tidak dipotong PPN. Pajak hanya melekat pada biaya jasa yang memang dikenakan penyedia layanan, sesuai ketentuan yang sudah berlaku.

Bagaimana dengan QRIS?

Pajakku menjelaskan QRIS adalah sarana pembayaran, bukan objek pajak. Konsumen yang membayar dengan QRIS tidak dikenai pajak tambahan. Yang terutang pajak adalah penyelenggara, yaitu bank atau perusahaan teknologi finansial, atas jasa sistem pembayaran dan komisi yang mereka terima.

Pajakku juga mencatat rencana penyesuaian pertukaran data keuangan internasional (CRS) pada 2027, yang membuat data transaksi digital ikut dilaporkan. Namun, pelaporan data tidak sama dengan tarif pajak baru.

Yang perlu diketahui

Jangan langsung percaya pesan berantai yang tidak menyebut nomor aturan atau sumber resmi. Cek ke situs dan akun resmi Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Sumber yang dibaca redaksi tidak menyebut tanggal efektif rinci PMK 49/2026 maupun daftar nama keenam lembaga pemungut.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari laporan Katadata dan Kontan (3 November 2026) serta penjelasan Pajakku. Kutipan diambil sebagaimana tertulis di sumber.

Foto adalah foto arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons.