Kena PHK? Ini Tabel Pesangon Terbaru Menurut UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Ceritanya

JAKARTA – Besaran pesangon untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. UU yang diteken Presiden Prabowo Subianto ini berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026, menurut CNBC Indonesia.

Pasal 232 ayat 1 mewajibkan pemberi kerja membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, dengan faktor pengali sesuai alasan PHK, menurut CNBC Indonesia. Berikut rinciannya agar Anda bisa menghitung sendiri.

Rincian pesangon per tahun

Menurut Pasal 232 ayat 2 yang dikutip CNBC Indonesia, pesangon naik satu bulan upah untuk setiap tambahan satu tahun masa kerja: kurang dari setahun mendapat 1 bulan, 1 sampai kurang 2 tahun mendapat 2 bulan, dan seterusnya hingga 7 sampai kurang 8 tahun mendapat 8 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih mendapat 9 bulan upah.

Uang penghargaan masa kerja

Ayat 3 mengatur uang penghargaan masa kerja, menurut CNBC Indonesia. Masa kerja 3 sampai kurang 6 tahun mendapat 2 bulan upah, 6 sampai kurang 9 tahun 3 bulan, 9 sampai kurang 12 tahun 4 bulan, 12 sampai kurang 15 tahun 5 bulan, 15 sampai kurang 18 tahun 6 bulan, 18 sampai kurang 21 tahun 7 bulan, 21 sampai kurang 24 tahun 8 bulan, dan 24 tahun atau lebih 10 bulan upah.

Uang penggantian hak

Selain dua komponen di atas, ayat 4 menyebut pekerja juga berhak atas uang penggantian hak, menurut CNBC Indonesia. Isinya meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang bagi pekerja dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja, serta hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Cek Dulu!

Contoh hitungan sederhana: pekerja dengan masa kerja 5 tahun 6 bulan berada di rentang 5 sampai kurang 6 tahun, sehingga pesangonnya 6 bulan upah, ditambah uang penghargaan masa kerja 2 bulan upah. Angka akhir tetap bergantung pada faktor pengali sesuai alasan PHK.

Yang belum jelas: rincian faktor pengali untuk tiap alasan PHK dan aturan teknisnya. Pasal 312 memberi waktu paling lama satu tahun bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksana, menurut CNBC Indonesia. UU ini juga lahir sebagai tindak lanjut putusan MK yang mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, termasuk soal pesangon, menurut CNN Indonesia.

Metode dan foto arsip

Tabel disusun dari kutipan Pasal 232 UU 27/2026 yang dimuat CNBC Indonesia, dengan latar dari CNN Indonesia. Contoh hitungan adalah ilustrasi redaksi, bukan nasihat hukum; untuk kasus tertentu, rujuk naskah resmi dan dinas ketenagakerjaan setempat.

Foto dalam artikel ini adalah foto arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi peristiwa terbaru.