Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026: Cek Dulu Tenggat di Jatim, Sumut, Kaltim, dan DKI

Ceritanya

JAKARTA – Program pemutihan pajak kendaraan kembali ramai dicari menjelang akhir tahun. Sejumlah pemerintah provinsi membuka penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan jadwal dan syarat yang tidak seragam, sehingga pemilik kendaraan perlu mengecek aturan di daerah masing-masing.

Sebagian program sudah berjalan sejak Oktober, sebagian lagi baru dimulai awal November. Bagi yang menunggak, selisih tenggat beberapa hari bisa menentukan apakah denda ikut dibayar atau tidak.

Jawa Timur: ada pembebasan pokok untuk kelompok tertentu

Menurut detikJatim, Jatim menggelar Pembebasan Pajak Daerah Tahap II Tahun 2026 pada 1 Oktober sampai 30 November 2026. Yang dibebaskan adalah sanksi administratif PKB dan BBNKB serta PKB progresif.

Ada keringanan tambahan: pengurangan 20% pokok tunggakan PKB tahun 2025 ke belakang untuk sepeda motor milik buruh, serta pembebasan pokok tunggakan untuk motor milik warga yang terdaftar di P3KE/DTSEN, motor ojek daring, dan kendaraan roda tiga.

Sumatera Utara: sepanjang November

Pemprov Sumut memberlakukan pemutihan pada 2–30 November 2026. “Program ini berlaku 2 hingga 30 November 2026, dengan syarat dan ketentuan berlaku,” kata Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, seperti dimuat situs resmi Pemprov Sumut.

Cakupannya cukup luas: pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, denda PKB, pokok dan denda BBNKB kedua, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ tahun sebelumnya. Pembayaran bisa lewat aplikasi SIGNAL atau e-Samsat.

Kaltim dan DKI Jakarta

Tribun Kaltim mencatat Kaltim menghapus denda PKB serta denda SWDKLLJ tahun 2025 dan sebelumnya hingga 22 November 2026. Ini tenggat paling dekat di antara provinsi yang dibahas di sini.

Di Jakarta, JawaPos melaporkan penghapusan denda keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku 2 November sampai 31 Desember 2026, sedangkan pokok pajak tetap dibayar. Pemutihan berlaku otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan. “Pemerintah memahami bahwa dalam menjalani aktivitas sehari-hari, masyarakat memiliki berbagai prioritas,” kata Kepala Bapenda DKI Lusiana Herawati, dikutip JawaPos.

Tribun Kaltim juga mencatat program serupa di Jawa Tengah sampai 28 Desember 2026 dan Riau sampai 30 November 2026.

Cek Dulu!

Benarkah semua tunggakan jadi nol? Tidak. Di sebagian besar daerah yang dibahas, yang dihapus adalah denda atau sanksi administratif. Pokok pajak tetap dibayar, kecuali kategori khusus seperti di Jatim dan tunggakan tahun ketiga dan seterusnya di Sumut.

Apakah berlaku nasional? Tidak. Pemutihan adalah kebijakan masing-masing provinsi. Selalu cek kanal resmi Bapenda atau Samsat setempat, bukan pesan berantai.

Yang belum diketahui: sumber yang dibaca belum menyebut apakah ada perpanjangan, berapa realisasi penerimaannya, serta dasar hukum resmi untuk program di Kaltim dan Sumut.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari detikJatim, JawaPos, situs resmi Biro Adpim Pemprov Sumut, dan Tribun Kaltim. Foto: foto arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi program 2026.