Ijazah Ditahan Kantor Kini Dilarang UU, Cek Dulu Aturan dan Pengecualiannya

JAKARTA – Praktik menahan ijazah karyawan, yang selama ini sering dikeluhkan pekerja, kini punya larangan tegas di tingkat undang-undang. UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melarang pemberi kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi milik pekerja, menurut Kompas.com, Senin, 9 November 2026.

Ceritanya

Larangan itu tercantum di Pasal 78 ayat (1). “Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang: a. mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau b. menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh, sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja,” bunyi pasal itu seperti dikutip Kompas.com dari JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Jadi ada dua hal yang dilarang: meminta ijazah asli sebagai syarat dalam perjanjian kerja, dan menahannya sebagai jaminan selama hubungan kerja berjalan.

Ada pengecualian, apa saja?

Pasal 78 ayat (2) memberi satu pengecualian. Larangan tidak berlaku untuk kepentingan yang dibenarkan hukum, khusus untuk ijazah atau dokumen pribadi yang diperoleh lewat pendidikan dan pelatihan yang dibiayai perusahaan, dan itu harus berdasarkan perjanjian kerja tertulis, menurut Kompas.com.

Contohnya, bila perusahaan membiayai kuliah atau sertifikasi seorang karyawan dan kesepakatannya tertulis, ijazah hasil pendidikan itu bisa menjadi bagian dari perjanjian. Ijazah yang diperoleh pekerja dengan biaya sendiri tidak termasuk pengecualian ini.

Penyalur kerja juga dilarang

Larangan serupa berlaku bagi pelaksana penempatan tenaga kerja. Pasal 50 ayat (1) huruf b menyatakan pelaksana penempatan dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan dalam penempatan kerja.

Ini penting bagi pencari kerja yang melamar lewat agen atau lembaga penyalur, karena dokumen asli mereka tidak boleh ditahan dengan alasan apa pun sebagai jaminan.

Cek Dulu!

Sebelum menandatangani kontrak kerja, ada beberapa hal yang bisa pekerja periksa. Pertama, baca apakah ada klausul yang meminta ijazah asli diserahkan sebagai jaminan. Kedua, bila perusahaan membiayai pendidikan, pastikan ada perjanjian tertulis yang jelas soal ijazah tersebut.

Ketiga, simpan salinan kontrak dan bukti penyerahan dokumen bila sudah terlanjur menyerahkan dokumen asli. Keempat, bila ragu, pekerja dapat bertanya ke dinas ketenagakerjaan setempat atau serikat pekerja.

Poin lain dalam UU yang sama

Menurut CNN Indonesia, UU ini terdiri atas 313 pasal dan 23 bab. Beberapa poinnya antara lain cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja terus-menerus, dan cuti bersama tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan (Pasal 118). Cuti melahirkan paling singkat tiga bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan dengan surat keterangan dokter (Pasal 121).

Kompas.com juga mencatat Pasal 228 yang mewajibkan semua pihak berupaya mencegah PHK. PHK tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan batal demi hukum.

“Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan tertulis, seperti dikutip CNN Indonesia.

Yang belum diketahui

Sumber yang kami baca belum merinci sanksi bagi perusahaan yang tetap menahan ijazah, juga belum menjelaskan nasib ijazah yang sudah telanjur ditahan sebelum UU ini berlaku. Aturan pelaksana yang lebih rinci masih perlu ditunggu.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari laporan Kompas.com yang mengutip naskah UU dari JDIH Kemensetneg dan laporan CNN Indonesia tentang poin-poin UU Pelindungan Ketenagakerjaan, keduanya terbit 9 November 2026.

Foto utama adalah ijazah sekolah masa Hindia Belanda dari Wikimedia Commons sebagai ilustrasi dokumen ijazah. Foto di dalam isi adalah gedung Kemnaker dalam foto arsip.