Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta sampai 31 Desember: 5 Hal yang Wajib Kamu Cek Dulu

Ceritanya

JAKARTA – Pemilik kendaraan di Jakarta yang menunggak pajak punya kesempatan melunasi tanpa denda. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memberlakukan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 2 November hingga 31 Desember 2026.

Program ini didasarkan pada Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026 yang ditetapkan 28 Oktober 2026, menurut DDTCNews, Kontan, dan JawaPos.

5 hal yang perlu kamu tahu

• Yang dihapus hanya denda. Sanksi administratif karena terlambat bayar dibebaskan, sedangkan pokok pajak tetap wajib dilunasi, menurut Kontan dan Suara.com.
• Tidak perlu mengajukan permohonan. “Pembebasan diberikan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan. Jadi, Sobat cukup melunasi pokok pajak terutang,” tulis akun Humas Pajak Jakarta, seperti dikutip Suara.com.
• Batasnya 31 Desember 2026. Setelah tanggal itu, denda keterlambatan kembali dihitung seperti biasa.
• Pajak tahunan bisa lewat SIGNAL. Pembayaran pajak tahunan bisa melalui aplikasi SIGNAL atau kantor Samsat, sedangkan pajak lima tahunan wajib ke Samsat karena ada cek fisik dan penggantian pelat, menurut Suara.com.
• Siapkan dokumen. Untuk pajak tahunan di Samsat, bawa STNK, BPKB, dan KTP pemilik (asli dan fotokopi), ditambah surat kuasa bila diwakilkan, menurut Suara.com.

Kenapa pemutihan diadakan lagi

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menyebut kebijakan ini sebagai ruang bagi warga. “Kebijakan ini menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya,” katanya, seperti dikutip DDTCNews dan Kontan. Kepada JawaPos ia menambahkan, “Pemerintah memahami bahwa dalam menjalani aktivitas sehari-hari, masyarakat memiliki berbagai prioritas.”

Ini pemutihan kedua di Jakarta tahun ini. Periode pertama berlangsung 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, menurut DDTCNews. Menurut Lusiana, pajak yang terkumpul dipakai untuk membiayai infrastruktur, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Cek Dulu!

Klaim yang beredar: “Pemutihan berarti tunggakan pajak dihapus seluruhnya.” Ini keliru. Berdasarkan keterangan Bapenda yang dimuat Kontan dan Suara.com, yang dibebaskan hanya sanksi administratif. Pokok pajak yang tertunggak tetap harus dibayar.

Pastikan juga informasi pembayaran hanya dari kanal resmi Bapenda dan Samsat. Hindari tautan atau nomor rekening tak dikenal yang mengatasnamakan program pemutihan.

Yang belum diketahui

Sumber yang dirujuk belum merinci status BBNKB kedua dan seterusnya, apakah tunggakan bertahun-tahun tercakup tanpa batas, serta daftar lengkap kanal pembayaran resmi untuk periode ini. Warga sebaiknya memeriksa kanal resmi Bapenda DKI sebelum datang ke Samsat.

Metode dan foto arsip

Naskah disusun dari laporan DDTCNews, Kontan, JawaPos, dan Suara.com pada 2–7 November 2026 tentang Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026.

Foto dalam artikel ini adalah foto arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi peristiwa terbaru.