Daftar PKH dan BPNT Lewat Perlinsos Digital, Kenapa IKD Perlu Disiapkan Sekarang?

Ceritanya

JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan peluncuran nasional portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkannya pada 10 November 2026. “Mengenai perlinsos yang akan di roll out atau dilaunching oleh Presiden pada tanggal 10 November,” kata Luhut di Istana Merdeka, 20 Oktober 2026, seperti dikutip ANTARA.

Lewat portal perlinsos.kemensos.go.id, warga bisa mengajukan diri sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Syarat utamanya: punya IKD yang sudah aktif.

1. Siapkan dulu syaratnya

Menurut Metro TV dan Harian Jogja, yang perlu disiapkan adalah IKD aktif, NIK yang terekam di Dukcapil, e-KTP dan Kartu Keluarga, ponsel Android atau iOS, email dan nomor ponsel aktif, serta nomor pelanggan atau meteran PLN bila ada. Proses pendaftaran juga meminta verifikasi wajah. Layanan ini gratis.

2. Aktivasi IKD

Unduh aplikasi IKD di Play Store atau App Store, daftar dengan NIK, email, dan nomor ponsel, lalu lakukan swafoto tanpa masker atau kacamata. Setelah itu, datangi petugas Dukcapil, Mal Pelayanan Publik, kecamatan, atau kelurahan untuk memindai kode QR. Aktivasi diselesaikan lewat email dan pembuatan PIN, menurut detik Sumbagsel dan Harian Jogja. Aktivasi dilakukan tatap muka dan tidak dipungut biaya.

3. Daftar PKH atau BPNT

Buka perlinsos.kemensos.go.id, pilih “Masuk dengan IKD”, isi NIK dan PIN IKD, lalu jalani verifikasi wajah. Pilih bantuan yang diajukan (PKH, BPNT, atau keduanya), lengkapi data termasuk ID pelanggan PLN, setujui penggunaan data, lalu tekan “Ajukan Bantuan”. Status pengajuan bisa dipantau di portal yang sama.

Warga yang kesulitan bisa minta bantuan Agen Perlinsos, misalnya pendamping PKH, pengurus RT/RW, atau pegawai pemda, menurut Metro TV dan Harian Jogja.

4. Kenapa sistemnya diubah?

Menurut Kontan, proses manual selama ini bisa memakan 75-200 hari, sedangkan lewat sistem digital bisa satu menit hingga enam jam. Uji coba dimulai di Banyuwangi pada September 2025 sebelum diperluas ke daerah lain. Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi Yessi Arnaz Ferari mengatakan pada 29 Oktober, “Sudah ada sekitar 15,7 juta KK yang mendaftar program bansos,” seperti dikutip Kontan.

Cek Dulu!

Beredar judul yang menyiratkan IKD harus siap “sebelum 10 November”. Faktanya, 10 November adalah jadwal peluncuran nasional. Sumber yang dibaca redaksi tidak menyebut tanggal itu sebagai tenggat pendaftaran; Harian Jogja menulis batas registrasi 31 Desember 2026. Tetap aktifkan IKD lebih awal karena aktivasinya perlu datang ke petugas.

Yang belum diumumkan: lokasi dan jam acara peluncuran, jumlah pendaftar terbaru setelah 29 Oktober, serta konsekuensi bagi warga yang belum memiliki IKD. Waspadai pihak yang meminta uang dengan janji pasti lolos sebagai penerima bansos.

Metode dan foto arsip

Metode: jadwal peluncuran dirujuk ke ANTARA, angka pendaftar ke Kontan dan Harian Jogja, serta langkah aktivasi IKD dan pendaftaran ke detik Sumbagsel, Harian Jogja, dan Metro TV. Redaksi tidak mencoba portal secara langsung.

Semua foto adalah foto arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi peristiwa terbaru.