Pajak 2026 Kurang Rp514 Triliun dalam 2 Bulan: 5 Fakta yang Perlu Wajib Pajak Tahu
Penerimaan pajak sampai 31 Oktober 2026 tercatat Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, tumbuh 23,2 persen dibanding tahun lalu. Pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam November dan Desember. Ekonom mengingatkan agar pengejaran target tidak menekan wajib pajak patuh.
Ceritanya
JAKARTA – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak sampai akhir Oktober 2026 sebesar Rp1.796,8 triliun dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026). Angka itu setara 76,2 persen target dan tumbuh 23,2 persen secara tahunan, seperti dilaporkan Kontan dan Bloomberg Technoz.
Dengan sisa waktu dua bulan, kekurangan yang harus dikejar sekitar Rp514 triliun. Topik ini ramai dibicarakan setelah sejumlah pengamat mengingatkan risiko penagihan yang terlalu agresif di akhir tahun.
1. Dari mana saja uang pajak masuk?
Bloomberg Technoz merinci, PPh nonmigas menyumbang Rp893,1 triliun (tumbuh 16,6 persen), PPN dan PPnBM Rp793,55 triliun (tumbuh 39,1 persen), serta PPh migas Rp48,88 triliun (tumbuh 84,7 persen).
Pajak sampai Oktober 2026
- Realisasi
- Rp1.796,8 triliun
- Capaian
- 76,2% target
- Pertumbuhan
- 23,2% yoy
- Kekurangan
- Sekitar Rp514 triliun
2. Pemerintah minta dukungan masyarakat
“Penerimaan pajak tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang membaik,” kata Suahasil Nazara, seperti dikutip Bloomberg Technoz. Infobank juga mengutip permintaannya: “Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak.”
3. Ekonom: kejar yang kaya, jangan tahan restitusi
Ekonom FEB UGM Rijadh Djatu Winardi menyarankan pemerintah menyasar wajib pajak berpenghasilan tinggi dan memanfaatkan data Coretax, bukan menekan wajib pajak yang sudah patuh. Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik “ijon” atau penahanan restitusi. “Orang mau bayar pajak itu kalau merasa uangnya kembali dalam bentuk manfaat yang nyata,” katanya kepada Suara.com.

4. Tagih tunggakan yang sudah inkrah
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, kepada Antara, menyarankan prioritas pada tunggakan yang sudah punya kekuatan hukum. “Pemerintah sebaiknya memprioritaskan penagihan tunggakan yang telah berkekuatan hukum,” ujarnya. Ia menyarankan pemerintah tidak menaikkan tarif atau membuat pajak baru di sisa tahun.
Saat data masih sampai September, Yusuf memperkirakan realisasi akhir tahun di kisaran 96,5-98 persen target, atau kurang sekitar Rp45-80 triliun.
5. Penerimaan lain lebih longgar
Kontan mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun (79,5 persen target), sedangkan PNBP sudah Rp551,8 triliun atau 120,2 persen target. Total pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen.
Cek Dulu!
- Angka target pajak setahun penuh ditulis berbeda di sejumlah media (Rp2.357,7 triliun dan Rp2.310,8 triliun). Angka kekurangan Rp514 triliun yang dikutip luas lebih cocok dengan basis Rp2.310,8 triliun.
- Tidak ada pengumuman tarif pajak baru untuk akhir 2026 dalam sumber yang dibaca redaksi.
- Wajib pajak yang menerima surat atau pesan tagihan sebaiknya mengecek keasliannya lewat kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak.
Yang belum diketahui
Outlook resmi penerimaan pajak akhir tahun dan langkah konkret Direktorat Jenderal Pajak untuk November-Desember belum diumumkan dalam sumber yang dibaca.
Metode dan foto arsip
Naskah disusun dari laporan Kontan, Bloomberg Technoz, Infobank, Suara.com, dan Antara tentang konferensi pers APBN KiTa dan pandangan ekonom. Foto gedung Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan adalah foto arsip dari Wikimedia Commons.
Jejak sumber
Artikel ini merupakan kompilasi dari sumber terbuka yang disebutkan, bukan liputan lapangan atau wawancara langsung redaksi.
- Kontan – Penerimaan pajak per Oktober capai Rp1.796,8 triliun, target kurang Rp514 triliun
- Bloomberg Technoz – Penerimaan pajak Oktober terkumpul Rp1.796 T, baru 76% target
- Suara.com – Pajak 2026 kurang Rp514 triliun, ekonom minta pemerintah kejar wajib pajak kaya
- Antara – Kejar target pajak, ekonom sarankan pemerintah tagih tunggakan
- Infobank – Setoran pajak kurang Rp514 triliun, Suahasil minta dukungan masyarakat
- Halaman foto – Gedung Direktorat Jenderal Pajak, pengelola penerimaan pajak
- Halaman foto – Gedung Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta
Panel ini tidak menyatakan bahwa sumber telah diperiksa ulang hari ini. Baca pedoman editorial dan koreksi.
Baca juga
BSU 2026 Rp900 Ribu Sudah Cair? Cek Dulu 6 Fakta Ini Sebelum Klik Link

Rupiah Tembus Rp18.221 per Dolar, Cek Dulu: Apa Penyebabnya dan Apa Kata BI?

Danareksa Investments Kelola Rp172,5 Triliun, Ini Artinya bagi Investor Reksa Dana

