Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Sela TerkiniPedoman · Koreksi
Berita penting, ringkas, dan berguna Baca 60 detik
Daerah

BPHTB Gratis di 90 Daerah, Cek Dulu 5 Fakta Sebelum Mendaftarkan Tanah

Intinya dulu

Kementerian ATR/BPN menyebut 132 kabupaten/kota di 26 provinsi sudah memberi keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mendukung pendaftaran tanah: 90 daerah membebaskan, 42 daerah mengurangi. Daftar daerahnya belum dirilis, jadi warga perlu mengecek langsung ke badan pendapatan daerah masing-masing.

Ceritanya

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pendaftaran tanah. Dalam rilis yang dimuat situs resmi ATR/BPN pada Minggu (15/11/2026), Kepala Biro Humas dan Protokol Uunk Din Parunggi menyebut keringanan BPHTB kini berlaku di 132 kabupaten/kota.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” kata Uunk. Menurut rilis yang sama, sekitar 129 juta bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar hingga 2026.

Keringanan BPHTB dalam angka

Daerah pemberi keringanan
132 kab/kota
Membebaskan
90 kab/kota
Mengurangi
42 kab/kota
Bidang tanah terdaftar
129 juta
Sumber: Kementerian ATR/BPN

1. BPHTB itu pajak daerah, bukan biaya BPN

Rilis ATR/BPN menegaskan BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pembayarannya lewat organisasi perangkat daerah bidang pendapatan atau kanal pajak daerah yang ditetapkan tiap daerah. Artinya, keputusan membebaskan atau tidak ada di tangan pemda.

2. Tarif maksimal 5 persen, ada batas tidak kena pajak

Menurut ulasan DDTCNews atas UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), tarif BPHTB paling tinggi 5 persen. Ada pula Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) paling sedikit Rp80 juta untuk perolehan hak pertama, dan paling sedikit Rp300 juta untuk waris atau hibah wasiat dalam garis keluarga.

3. Biaya PTSL tidak termasuk BPHTB

detikProperti mengingatkan, biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur SKB 3 Menteri tahun 2017, mulai Rp150.000 untuk Jawa-Bali hingga Rp450.000 untuk wilayah timur seperti Papua dan NTT. Biaya itu tidak mencakup akta, BPHTB, dan PPh. Di sinilah keringanan pemda terasa bagi warga.

4. Contoh daerah yang sudah membebaskan

DDTCNews pernah melaporkan Pemkab Nganjuk membebaskan BPHTB peserta PTSL untuk sekitar 5.000 pemohon, dengan potensi penerimaan yang dilepas lebih dari Rp10 miliar. Bupati saat itu meminta warga mengajukan pembebasan ke Bapenda.

5. Cara mengecek daerahmu

Rilis ATR/BPN tidak menyertakan daftar 132 daerah. Cara paling aman adalah bertanya langsung ke Bapenda atau badan pendapatan kabupaten/kota tempat tanah berada, atau ke kantor pertanahan setempat saat mengikuti PTSL. Belum ada kanal pengecekan nasional yang disebut dalam sumber.

Cek Dulu!

Waspadai pesan berantai yang menawarkan “pengurusan BPHTB gratis” lewat tautan atau perantara. Pembayaran dan permohonan keringanan BPHTB dilakukan lewat kanal resmi pemda, bukan lewat pihak perorangan.

Yang belum diketahui

Nama 132 kabupaten/kota dan 26 provinsinya, bentuk aturan (peraturan daerah atau peraturan kepala daerah), besaran pengurangan di 42 daerah, dan masa berlakunya belum diumumkan.

Metode dan foto

Naskah disusun dari rilis Kementerian ATR/BPN, pemuatan ulang OnlineNTT.com, serta DDTCNews dan detikProperti untuk aturan tarif dan biaya PTSL. Foto utama adalah dokumentasi resmi Kementerian ATR/BPN; foto di dalam isi adalah foto arsip dari Wikimedia Commons.

Transparansi artikel

Jejak sumber

Artikel ini merupakan kompilasi dari sumber terbuka yang disebutkan, bukan liputan lapangan atau wawancara langsung redaksi.

Panel ini tidak menyatakan bahwa sumber telah diperiksa ulang hari ini. Baca pedoman editorial dan koreksi.

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga